Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peratuan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2016

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
    1. penyusunan dan penetapan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas.
    2. penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas.
    3. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dibidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
    4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
    5. penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah tangga, dan penatausahaan Dinas.
    6. penyelengaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
    7. penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPTD.
    8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
  2. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
    1. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Sekretariat.
    2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta kegiatan dan anggaran dinas.
    3. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
    4. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
    5. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi Keuangan.
    6. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    7. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
    8. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    9. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas.
    10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat.
    11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
    12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat membawahkan
    1. Subbagian Perencanaan.
    2. Subbagian Keuangan.
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  1. Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
  2. Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Dinas.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan.
    2. penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas.
    3. penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
    4. penyiapan dan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin).
    5. penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan dinas.
    6. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP).
    7. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
    8. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
    9. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas.
    10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Perencanaan.
    11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Perencanaan.
    12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
  2. Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan.
    2. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung serta belanja langsung.
    3. pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.
    4. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya.
    5. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
    6. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
    7. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara.
    8. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan.
    9. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    10. penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Keuangan.
    12. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.
    13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
  2. Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    2. pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja.
    3. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas.
    4. pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional.
    5. pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar.
    6. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi : usul kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul kebutuhan formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan pegawai, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi kepegawaian.
    7. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga (kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan) dan perlengkapan kantor di lingkungan dinas.
    8. penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    9. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi Dinas.
    10. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas.
    11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian.
    12. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian.
    13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
  2. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi.
    2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.
    3. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.
    4. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.
    5. pelaksanaan pelayanan perijinan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.
    6. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.
    7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi.
    8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi.
    9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi membawahkan :
    1. Seksi Kelembagaan.
    2. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas.
    3. Seksi Transmigrasi.
  1. Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis kelembagaan pelatihan kerja.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan.
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan pelatihan kerja.
    3. penyusunan bahan penyelenggaraan pelatihan kerja bagi lembaga meliputi ; analisis kebutuhan pelatihan, penyusunan rencana dan program pelatihan, pendaftaran peserta pelatihan, seleksi peserta pelatihan dan pelaksanaan pelatihan.
    4. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja.
    5. penyiapan bahan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta.
    6. penyusunan dan pencetakan bahan-bahan informasi antara lain berupa buku, majalah, booklet, leaflet atau konsultasi langsung.
    7. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data kegiatan pembinaan kelembagaan pelatihan kerja.
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Kelembagaan.
    9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan.
    10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas.
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas.
    3. penyusunan dokumen pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas.
    4. penyiapan bahan pembinaan layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
    5. penyusunan bahan peningkatan produktifitas kerja, dan pelaksanaan pemagangan dalam negeri.
    6. pelaksanaan proses pengesahan kontrak/perjanjian pemagangan dalam negeri.
    7. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait bidang tugas Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas.
    8. penghimpunan, pengolahan, analisa penyajian data pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas.
    9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas.
    10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas.
    11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pendaftaran, pemberangkatan dan penyerahan serta penempatan calon transmigrasi ke lokasi tujuan transmigrasi.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Transmigrasi mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Transmigrasi.
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendaftaran, pemberangkatan dan penyerahan serta penempatan calon transmigrasi ke lokasi tujuan transmigrasi.
    3. penyusunan rencana pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.
    4. penyusunan konsep pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) bidang ketransmigrasian.
    5. pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan, penjajagan dan seleksi calon transmigran sesuai sasaran lokasi transmigran yang telah ditetapkan.
    6. pelaksanaan penyuluhan dan pembekalan teknis/pelatihan calon transmigran dalam rangka meningkatkan kompetensi calon transmigran.
    7. pelaksanaan pemberangkatan, fasilitasi penampungan dan penyerahan calon transmigran ke lokasi transmigrasi di Kabupaten daerah penempatan bersama-sama dengan Propinsi.
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan transmigrasi.
    9. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait bidang tugas Seksi Transmigrasi.
    10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Transmigrasi.
    11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Transmigrasi.
    12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
  2. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.
    2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
    3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
    4. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
    5. pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
    6. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
    7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.
    8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.
    9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja membawahkan :
    1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
    2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
    3. Seksi Pengembangan fan Perluasan Kesempatan Kerja.
  1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja.
    3. pelaksanaan pemasaran calon tenaga kerja ke dunia industri dan pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja.
    4. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
    5. pelaksanaan rekruitmen penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar daerah (AKAD).
    6. pelaksanaan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
    7. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.
    8. pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.
    9. penyusunan konsep penerbitan surat perintah pengantar kerja, pengolahan dan penganalisisan data pencari kerja dan data lowongan kerja.
    10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
    11. pelaksanaan pembinaan penerapan analisis jabatan instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan swasta dan lembaga lainnya, serta pembinaan bursa kerja swasta.
    12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
    13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
    14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja luar negeri.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan tenaga kerja luar negeri.
    3. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri yang pelaksanaannya di wilayah Kabupaten.
    4. penyebarluasan system informasi penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan pengawasan penyetoran dana perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri di wilayah Kabupaten.
    5. penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Luar Negeri di wilayah Kabupaten.
    6. pengawasan pelaksanaan rekruitmen calon Tenaga Kerja Luar Negeri di wilayah Kabupaten.
    7. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi paspor Tenaga Kerja Luar Negeri di wilayah Kabupaten.
    8. penyusunan bahan penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
    9. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi perijinan tempat penampungan di wilayah kabupaten.
    10. penyusunan bahan pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Luar Negeri yang berasal dari kabupaten.
    11. penyusunan bahan sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri skala kabupaten.
    12. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri di kabupaten.
    13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
    14. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
    15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
    3. penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunan Tenaga Kerja Sukarela (TK) dan lembaga sukarela.
    4. penyusunan bahan pelaksanaan bahan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
    5. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan system padat karya.
    6. penghimpunan, pengolahan, analisa serta penyajian data kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
    7. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait bidang tugas Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
    9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
    10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
  2. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
    1. a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    2. b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
    3. c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
    4. d. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
    5. e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
    6. f. penyelenggaraan kegiatan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
    7. g. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
    8. h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    9. i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    10. j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membawahkan :
    1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
    2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    3. Seksi Persyaratan Kerja.
  1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
    3. penyusunan kerangka acuan sebagai pedoman hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan industrial.
    4. pelaksanaan pemberkasan dan pemanggilan untuk penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja dan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
    5. penyiapan bahan pelaksanaan perundingan para pihak untuk mencapai kesepakatan guna penyelesaian perselisihan PHK tingkat ringan, sedang dan berat.
    6. penyusunan rencana penyuluhan, pencegahan, pemogokan, penutupan perusahaan dan penyelesaian perselisihan industrial.
    7. penghimpunan, pengolahan, analisa serta penyajian data kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
    9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
    10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.
    3. penyusunan naskah atau bentuk lain penyebarluasan informasi pengupahan dan syarat-syarat kerja serta jaminan sosial tenaga kerja.
    4. penyusunan profil pengupahan menurut tingkat jabatan dan sektor lapangan usaha, dan profil struktur upah, rasio upah, skala upah dan jabatan menurut sektor di perusahaan.
    5. penyiapan dan pelaksanaan rapat dengan Dewan Pengupahan Kabupaten maupun dengan Lemabaga Kerja sama Tripartit.
    6. pelaksanaan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan melibatkan unsur-unsur Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja/buruh (SP/SB).
    7. pelaksanaan penyuluhan tentang kepesertaan jaminan sosisal tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja.
    8. pelaksanaan pelayanan parklaring dalam hal pengajuan klaim kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT).
    9. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait bidang tugas Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang persyaratan kerja.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Persyaratan Kerja mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Persyaratan Kerja.
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis persyaratan kerja.
    3. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP), pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Antar Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja (PPJP) dengan Perusahaan Pengguna.
    4. penyusunan profil perusahaan yang wajib memiliki peraturan perusahaan, profil perusahaan yang potensial terbentuk perjanjian kerja bersama (PKB ) antara pengusaha dan pekerja, dan profil fasilitas kesejahteraan, koperasi pekerja dan KB perusahaan.
    5. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan perhitungan pesangon, jasa dan atau ganti rugi lainnya.
    6. pelaksanaan pelayanan pendaftaran organisasi pekerja dan atau organisasi pengusaha.
    7. penyusunan naskah atau bentuk lain penyebarluasan informasi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.
    8. penyusunan rencana, penyuluhan dan pemantauan pembentukan Lembaga Kerja sama (LKS) Bipartit.
    9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Persyaratan Kerja.
    10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja.
    11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
  1. Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  4. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
  5. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  6. Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.